Temui Kapolda Maluku Safitri Soulisa Minta Bentuk Polres di Buru Selatan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan meminta satuan pengaman setingkat Kepolisian Resort segera dibentuk di daerahnya.

Hal ini untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di sana.

"Kami ingin agar bapak Kapolda dapat menambahkan anggota kepolisian di Buru Selatan," ucap Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa dalam Pertemuan dengan Kapolda Maluku, Senin (30/8/2021).

Harapan masyarakat dan pemkab Bursel, dengan adanya polres, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di Kabupaten Buru Selatan bisa terakomodir dengan baik.

"Kami harap polres bisa didirikan disana, karena selama ini kita masih tergabung dengan Polres Buru, padahal kita sudah jadi kabupaten sendiri," pintanya.

Menanggapi permintaan Bupati, orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku akan secepatnya memenuhi permintaan tersebut.

Baca juga: Wisudahkan 1056 Mahasiswa, Rektor Unpatti; Wisudawan Harus Mampu Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Baca juga: Harga Rempah di Maluku Sering Fluktuatif, Pattiselano; Tergantung Harga Pasar di Surabaya

"Kita akan secepatnya melaksanakan penambahan anggota dan pembangunan gedung yang layak agar secepatnya dapat dikukuhkan (Polres Bursel)," katanya.

Jenderal bintang 2 Polri di Maluku ini pun memberikan apresiasi atas apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Bursel yang baru dilantik tersebut untuk dalam rangka menjaga harkamtibmas.

"Kami berharap agar dapat ditingkatkan untuk kepentingan pelayanan kepada masyakat," terangnya.

Mantan Kakorlantas Polri ini juga berharap ke depan sarana dan prasaran pendukung Polres Bursel dapat dilaksanakan secara baik.

"Kita menata semua ini agar berlangsung dengan baik, sarana prasarana pendukung tugas sudah dikoordinasikan dengan Karo Logistik dan juga untuk penambahan anggota sudah diupayakan oleh Karo SDM," tandasnya.

Diketahui turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bursel, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kepala Dinas Tata Kota. (*)